Daerah Cabut Izin Tambang
Selasa, 21 Februari 2012 00:00
| Share |
Pemerintah Daerah Harus Konsisten atas Keputusan Penghentian Usah
MANADO,- Aktivitas penambangan di sejumlah daerah
akhirnya ditutup oleh pemerintah setempat karena dinilai merusak
lingkungan. Sikap tegas itu setidaknya ditunjukkan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, terhadap pertambangan bijih
besi.
Adapun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Aceh, menutup tambang galian C
(pasir dan batu) di Kecamatan Darul Kamal karena berpotensi menimbulkan
longsor dan krisis air bersih. Sikap tegas seperti itu juga
ditunggu-tunggu oleh warga Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, yang kini
sudah terusik oleh maraknya aktivitas 8.000 pendulang emas liar di
kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Abrasi pantai
Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar, Senin (20/2),
menyatakan mencabut izin usaha pertambangan dari perusahaan Meta Perkasa
Utama yang menambang bijih besi di Kecamatan Tutuyan. ”Eksploitasi itu
telah menimbulkan abrasi pantai,” katanya.Sebelum mencabut izin usaha
pertambangan (IUP) itu, Sehan telah beberapa kali menegur agar
perusahaan Meta Perkasa Utama mematuhi aturan pertambangan, termasuk
zona pertambangan bijih besi.
Menurut Sehan, eksploitasi bijih besi telah jauh keluar zona yang
ditetapkan sehingga mengikis belasan hektar wilayah Pantai Paret.
Wilayah pantai telah tergerus air air laut.Pelanggaran lainnya, menurut
Sehan, adalah penggunaan alat berat berupa pengisap yang semestinya
berada di laut tetapi justru mengisap bijih besi di pantai.
Namun, hubungan masyarakat (humas) PT Mega Perkasa Utama Decky
Maengkom menilai, keputusan bupati itu semena-mena karena pihaknya sudah
beroperasi selama dua tahun. Izin usaha pertambangan diperoleh tahun
2009 dari pejabat bupati sebelumnya, Kandoli. Kami siap menggugat atas
pencabutan izin usaha kami,” kata Maengkom. Ia mengaku telah
mengeluarkan dana Rp 100 miliar lebih untuk investasi pertambangan di
daerah itu.
Konsistensi
Warga Aceh Besar berharap pemerintah setempat konsisten dengan
kebijakan penutupan tambang galian C Biluy, Darul Kamal. Penutupan kerap
tidak diikuti dengan tindak lanjut di lapangan. Padahal, akibat
pertambangan galian C tersebut, masyarakat di Biluy terancam krisis air
dan longsor.
”Tahun lalu memang ada kebijakan penutupan, tetapi tindak lanjutnya
tidak ada. Buktinya masih saja terjadi penambangan liar. Kami takut itu
juga terjadi pada kasus ini,” ujar Ahmad Zamzami, warga Biluy, Kecamatan
Darul Kamal, Aceh Besar. Pekan lalu, Bupati Aceh Besar mengeluarkan
surat penghentian seluruh kegiatan penambangan dengan alat berat di
Kecamatan Darul Kamal.
Di Darul Kamal terdapat 10 bukit yang kini sudah tidak utuh lagi.
Dari 10 bukit itu, 3 di antaranya kini hampir rata dengan tanah.
Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Air hujan tidak dapat
tersimpan lagi di lapisan tanah. Selain itu, kami juga takut dengan
longsor. Lempung dan tanah setiap saat ke jalan jika terkena hujan,”
kata Camat Darul Kamal, Erliana.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup indonesia (Walhi) Aceh TM Zulfikar
mengatakan, surat penghentian itu sudah sepatutnya diberlakukan,
mengingat kondisi Biluy akibat pertambangan galian C itu cukup
memprihatinkan.
”Surat penghentian ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Kami minta
pemerintah Aceh Besar dapat terus mengawal keputusan ini,” katanya.
Adapun di Gorontalo, Jemi Monoarfa dari Forum Pemerhati Penambang
Bersatu (FPBB) Gorontalo mencatat, sekitar 8.000 penambang emas liar
yang beroperasi di Kabupaten Bone Bolango. Mereka beroperasi di dalam
kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Ia juga mendorong
pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di dalam kawasan taman
nasional itu.
”Jika WPR sudah terwujud, pengaturan penambang justru lebih mudah
karena ada dasar hukumnya. Namun, jika penambang tak berizin itu
diberantas karena memang ilegal, kemungkinan besar justru akan timbul
konflik antara penambang dan pemerintah daerah,” ujar Jemi.
Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ullum, mengatakan telah
menginstruksikan penghentian sementara penambangan pasir di sekitar
Gunung Galunggung. Pengusaha diberikan kesempatan untuk memperbaiki
mekanisme penambangan. Jika membandel, pihaknya tidak segan menghentikan
dan merekomendasikan pencabutan izin penambangan.
Koordinator Umum Masyarakat Galunggung Menggugat Nanang Abdul Azis
mengatakan, penambangan pasir di sekitar Galunggung merusak
infrastruktur vital seperti jalan, sarana mitigasi bencana alam, dan
kualitas air.
Contohnya, kerusakan jalan Desa Tawang di Kecamatan Padakembang.
Setiap hari truk bermuatan 12 ton leluasa mengangkut pasir. Padahal,
untuk jalan desa, tonase maksimal hanya 8 ton. Akibatnya, jalan
sepanjang 9 kilometer kini rusak berat. (APO/ZAL/HAN/CHE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar