Aceh Besar Akan Moratorium Pertambangan

Aceh Besar Akan Moratorium Pertambangan

(foto: wired.co.uk)

Link:http://atjehlink.com/aceh-besar akan-moratorium-pertambangan/

Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Wakil Bupati Aceh Besar, Anwar Ahmad, menyatakan menyetujui desakan masyarakat dan pegiat Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) untuk segera melaksanakan moratorium pertambangan di kawasan Aceh Besar.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam Focus Discusion Club (FDC) yang dilaksanakan oleh Komunitas Masyarakat Aceh Besar di Hotel Oasis, Banda Aceh, Kamis (9/2).

“Kita akan pertimbangkan hal itu, tapi yang pasti kita akan terima permintaan masyarakat. Tambang memang sudah harus jadi perhatian serius kita semua” ujarnya. Ia berjanji akan membahas persoalan moratorium tambang dengan menghadirkan stakeholder, termasuk legislatif yang berperan dalam tim evaluasi.

“Kita perlu membentuk tim evaluasi, makanya kita butuh peran dari legislatif agar tim ini nantinya bisa bekerja dengan efektif”, katanya.

Anwar berharap semua kalangan yang ada di Aceh Besar bisa bersatu. Baik bersatu baik masyarakat, mahasiswa, LSM maupun pemerintah.

“Kita komit untuk mengevaluasi tambang, tapi jangan juga nantinya pemeritah ditinggal sendiri jika ada serangan balik dari perusahaan yang dirugikan”, katanya. Pasalnya, perusahaan pemegang konsesi pertambangan pasti akan menempuh jalur hukum jika ditengah jalan izin konsesi kita cabut.

Sementara Asisten II Pemkab Aceh Besar, Zulkifli, mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Aceh Besar akibat pertambangan sudah sangat parah. “Kita bisa lihat bagaimana kerusakan di pegunungan Peukan Biluy dan juga Krueng Aceh akibat tambang Galian C. Jadi, kita tidak boleh diam lagi demi menyelamatkan Aceh Besar”, katanya.

Sebelumnya, TM Zulfikar, Direktur Walhi Aceh meminta kepada Wakil Bupati Aceh Besar untuk segera merealisasi moratorium tambang sebelum masa jabatannya berakhir.

“Saya harap Bapak Anwar Ahmad segera melaksanakan moratorium tambang di Aceh Besar. Sebagai Wakil Bupati Bapak harus membuktikan jika berpihak terhadap rakyat dan kelestarian lingkungan”, paparnya.

Forum diskusi ini diinisiasi oleh Forum Komunikasi Generasi Muda Aceh Rayeuk (FOKUS – GEMPAR) dan Pengurus Besar Ikatan Pemuda Aceh Besar (PB IPAR). Asisten II Pemkab Aceh Besar dan juga semua pihak mengharapkan agar diskusi ini bisa dilaksanakan secara continue kedepannya. (MP)