Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar: Adipura, Jangan Adi Pura-pura

Sabtu, 09 Juni 2012 09:00 WIB

Link: http://atjehpost.com/read/2012/06/09/11334/15/5/Direktur-Walhi-Aceh-TM-Zulfikar-Adipura-Jangan-Adi-Pura-pura-

TAUFAN MUSTAFA

BANDA ACEH - Penghargaan Adipura dinilai belum layak diberikan bagi Kota Banda Aceh. Pernyataan ini disampaikan Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar pada The Atjeh Post, Jumat 8 Juni 2012.

Zulfikar mengatakan, melihat tingkat kebersihan dan tata ruang kota, Banda Aceh belum layak mendapatkan Adipura. Itu sebabnya, dia menduga penghargaan prestisius tersebut didapat justru dari proses lobi lobi saja. “Melihat kenyataan yang ada, Adipura itu seperti Adi pura-pura,” katanya.

Dari sisi kebersihan,misalnya.  Ambil contoh di ruang-ruang publik, seperti pasar. “Itukan sangat semraut dan kotor. Kemudian hampir di setiap wilayah kota Banda Aceh terdapat kesemrautan, baik itu dari sisi pengendara sepeda motor, mobil, kemudian dari sisi taman hutan kota, ada istilahnya ruang terbuka hijau, itu masih jauh dari harapan, jadi kalau ruang terbuka hijau saja di Banda Aceh ini kan belum sampai 10  persen dari 30 persen yang di wajibkan," katanya.

Indikator-indikator ini, kata dia, menjelaskan bahwa Banda Aceh belum layak meraih Adipura. Seharusnya, kata dia, untuk meraih Adipura harus dengan indikator yang jelas. Seperti, tingkat kebersihannya berapa persen? ruang terbuka hijaunya sudah mencapai berapa persen? “Hal-hal sepeti ini yang tidak tergambarkan,” katanya. "Janganlah Adipura jadi Adi pura-pura, ini yang kita tidak mau, jangan hanya sekedar menampakkan ke publik, tapi kenyataannya tidak seperti itu."

Contoh lain, kata dia, sistem perparkiran yang sampai saat ini belum tertata dengan baik. Kemudian hewan ternak yang masih banyak keliaran di dalam kota. “Ini bukan saja tak sedap dipandang, tapi juga bisa memakan korban nantinya," katanya. Lihat juga sungai-sungai di Banda Aceh yang umumnya sudah tercemar, baik oleh limbah industri kecil seperti pabrik tahu, orang mecuci pakaian, limbah doorsmer sampai orang membuang sampah langsung ke sungai. “Itu seperti apa penanganannya, kok dibiarkan saja?,” katanya.

Kemudian, kata Zulfikar, saat ini untuk izin mendirikan bangunan juga tidak jelas dimana mana toko yang di bangun tak sesuai dengan tata kota, bahkan cederung melanggar aturan. “Ini juga penting untuk di lihat kembali baik oleh legislatif maupun pemerintah kota, jangan lah seharusya kawasan perkantoran di jadikan pertokoan," katanya.

Itulah sebabnya, kata Zulfikar, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah walikota terpilih lima tahun ke depan. Diantaranya, kata dia, pemerintah harus banyak melakukan penguatan kapasitas terhadap masyarakat agar lebih sadar terhadap lingkungan.  []

 0 0