Walhi Aceh Surati Panglima TNI Terkait Introgasi Terhadap Geuchik Ibduh

Minggu, 10 Juni 2012 00:15 WIB

BOY NASHRUDDIN AGUS

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Aceh sudah menyurati Panglima TNI terkait adanya introgasi yang dilakukan Komadan Rayon Militer (Danramil) Darul Makmur terhadap Geuchik Ibduh, pelapor PT. Kalista Alam ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal ini diungkap Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, Sabtu 9 Juni 2012.

Menurutnya, adanya introgasi yang dilakukan Danramil Darul Makmur tersebut menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak TNI dalam pengamanan perusahaan Kalista Alam yang beroperasi di Kawasan Ekosistem Rawa Tripa, Nagan Raya.

Lanjut dia, pihaknya juga sudah menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi Geuchik Ibduh atas hal-hal yang tidak diinginkan. TM Zulfikar juga mengatakan, adanya keterlibatan TNI di lapangan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan terkait penyelidikan terhadap Kalista Alam.

“Lagi pula menurut investigasi yang dilakukan Walhi langsung ke lapangan, kami menemukan adanya pos-pos TNI dan polisi yang berada di sekitar kawasan Ekosistem Rawa Tripa. Besar dugaan, adanya pos-pos ini untuk mengamankan pekerjaan perusahaan tersebut. Kami punya fotonya,” jelas dia.

Keberadaan pos-pos ini, katanya, sangat mengkhawatirkan dikarenakan dalam pandangan Walhi seharusnya pos-pos TNI dan Polri baru bisa didirikan kalau proyek tersebut termasuk ke dalam proyek vital pemerintah. Sementara untuk kasus ini, sebutnya, Kalista Alam adalah perusahaan swasta.

“Jadi aneh menurut kami dengan adanya keberadaan pos-pos tersebut. Karenanya, kami berinisiatif menyurati Panglima TNI tentang hal ini selain menyurati LPSK,” tambah dia.

TM Zulfikar juga mengatakan Walhi juga akan mengajukan surat ke Mabes Polri menyikapi adanya introgasi dan ancaman terhadap Geuchik Ibdih tersebut. Tapi, lanjutnya, pihaknya sedang menunggu proses hukum yang sedang berjalan dulu.

Selain itu, Walhi Aceh berharap adanya kesadaran TNI untuk tidak terlibat dalam kasus ini. Karena katanya, TNI seharusnya berfungsi sebagai pasukan pertahanan negara, tugasnya mengamankan dan melindungi rakyat.

“Bukan sebagai musuh rakyat dan petugas yang menakut-nakuti rakyat. Jangan menganggap rakyat sebagai musuh lah,” tutup TM Zulfikar.[]