Jurnalis Thailand Lakukan Kajian Lingkungan Aceh
Banda Aceh — Banjir yang terjadi di Thailand disebabkan karena pembangunan infrastruktur dan kesalahan dalam tata ruang. “Semua orang di Bangkok sudah banyak memikirkan bisnis,” kata Ruayni, salah seorang wartawan DeepSouth dari Thailand saat melakukan diskusi terkait isu lingkungan di Aceh.Kepada The Globe Journal, Sabtu (03/12) Ruayni mengatakan banyak program Pemerintah Thailand yang dibuat diatas meja dan tidak turun ke lapangan, sehingga banyak program yang overlapping. Negara yang memiliki 77 provinsi itu juga rawan dengan ilegal logging. Namun di bagian utara Thailand kondisi hutannya masih lebih baik daripada dibagian selatan.
Ruayni yang didampingi beberapa wartawan lain dari Thailand, Supoj dan Muhammad Duramae menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Bangkok akibat salah pembangunan.
Pemerintah Thailand kini sudah membangun sungai baru sehingga air mengalir sangat lambat dan itu yang menyebabkan terjadinya banjir di Thailand. “Salah satunya akibat tata ruang yang salah,” kata Ruayni atau lebih dekat dipanggil Noo.
Air bah yang menggenangi Bangkok datang dari Ciangmay, sebuah daratan tinggi di bagian utara Thailand. Kondisi hutan di Ciangmay masih sangat baik, “Masyarakat disana tetap menjaga hutan lindung dan kawasan produksi ditanami pohon jati,” kata Noo saat berdiskusi dengan Walhi Aceh terkait isu-isu lingkungan.
Banjir yang terjadi di Thailand tidak berhubungan dengan hutan, tapi lebih kepada pembangunan infrastruktur dengan tata ruang yang salah.
Sejumlah wartawan dari Thailand itu rencananya akan melakukan kajian di Aceh tentang persoalan-persoalan lingkungan mulai Februari 2012 mendatang. Hasil kajian ini akan dibawa dalam pelatihan Deepsouth Journalism School di Thailand.
Kajian dalam bentuk penelitian ini dilakukan terfokus pada isu lingkungan mulai dari pengelolaan kawasan hutannya sampai pada pengelolaan sumber daya alam di Aceh.
Menyangkut tata ruang di Aceh, Direktur Walhi Aceh, TM. Zulfikar mengatakan sampai saat ini belum ada aturan tata ruang yang konkrit ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Pasalnya masih banyak argumen kepentingan antara provinsi dan kabupaten.
Ia mencontohkan, ada sekitar 5,6 juta hektar luas Aceh dan terdiri dari 3,3 juta hektar luas hutan. Kemudian hampir 2 juta hektar masuk dalam hutan lindung. Kini Pemerintah Aceh akan menambahkan 1 juta hektar lagi untuk kawasan lindung sehingga totalnya menjadi 4,3 juta hektar.
Namun rencana itu ditolak oleh pemerintah di kabupaten. “Sebenarnya tahapan ini masuk dalam rencana tata ruang Aceh,” tukas Zulfikar. Selain itu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hingga saat ini juga belum dimasukkan dalam rencana tata ruang Aceh.
Walhi Aceh menyebutkan dari tahun 2007 — 2011 bencana yang terjadi di Aceh meliputi, Abrasi 233 kasus, Banjir 695 kasus, Longsor 161 kasus, Gempa Bumi 118 kasus, Konflik Satwa 224 kasus, Angin ribut 171 kasus dan kebakaran hutan sebanyak 1.116 kasus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar