Walhi Aceh Menilai Program AFEP Gagal

Walhi Aceh Menilai Program AFEP Gagal

Hayatullah Zuboidi | The Globe Journal | Rabu, 15 Juni 2011

 

Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai program Aceh Forest and Environment Project (AFEP) tidak berhasil mengatasi kerusakan hutan di Aceh. Pasalnya begitu banyak dana yang telah dikeluarkan melalui Multi Donor Fund(MDF) tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Semakin hari  hutan Aceh semakin gundul.

“175 milliar dana yang telah dikeluarkan untuk upaya perlindungan hutan, ketika realisasinya di lapangan ternyata tidak membawa hasil yang baik,”kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, TM Zulfikar kepada The Globe Journal usai menghadiri seminar series  Hutan Aceh: Menjaga Warisan Bersama, di kantor Bappeda lantai II, Rabu (15/6).

Menurutnya, dana itu harus dievaluasi kembali karena pada kenyataannya dana–dana yang dikeluarkan itu lebih banyak diberikan kepada kepada lembaga–lembaga pelaksana program. Lembaga boleh saja mengoptimalkan dana yang ada, tetapi porsi  yang paling besar seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat di Aceh.

“ Termasuk misalnya selama ini para pelaku yang merambah hutan harus diberdayakan ekonominya. Supaya mereka bisa mengubah aktifitas merambah hutan beralih ke aktivitas ramah lingkungan,”saran Zulfikar.

Ketidakberhasilan program AFEP ini juga karena tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk upaya perlindungan hutan dimasan depan. Donor silakan saja memberika bantuan untuk program ini, tapi lebih selektif lagi. Yang diharapkan hasil yang dicapai nantinya meskipun tidak sampai 100 persen tetapi di atas 60 persen.

Tambah Zulfikar, AFEP hanya melihat-melihat saja kerusakan hutan yang ada dan tutupan hutan yang berkurang, hanya sekedar itu. Tetapi supaya masyarakat lebih menyadari untuk keinginan menjaga hutan itu tidak  didapatkan secara baik di lapangan.

Kalau seandainya bisa dicegah, sambungnya, otomatis perambahan pasti berkurang, kenyataannya tidak, malah bertambah. “Kecendrungan setiap tahunnya kalaupun tidak sama malah bertambah, seharusnya berkurang. Padahal moratorium loging memastikan banyak upaya mengurangi deforestasi,”ujarnya.

Sementara Husni Jalil dari Fakultas Hukum Usyiah yang turut hadir pada seminar itu juga mengkritisi program–program yang dilakukan itu masih luput dari banyak pihak. Seharusnya dalam perencanaan program monitoring dan evaluasi melibatkan stakeholder, terutama yang menguasai di bidang terkait.

“Selama ini masyarakat yang menerima manfaat itu tidak merasa kehadiran program itu di tengah–tengah mereka. Karena pendekatan yang dibangun tidak sesuai,”kata Husni Jalil.