WALHI Nilai Pemerintah Aceh Lamban Tangani Banjir
Sigli | Harian Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, menilai Pemerintah Aceh lamban dan lemah dalam melakukan pencegahan banjir. Meski musibah banjir sudah menjadi kebiasaan tiap tahun, tapi pemerintah tidak mampu melakukan pencegahan dini terhadap banjir tersebut.
“Pemerintah masih lemah menangani soal musibah banjir, padahal Aceh merupakan salah satu wilayah yang rawan dengan bencana ini, bahkan hampir setiap tahunnya,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, kepada Harian Aceh, kemarin.
Pemerintah Aceh, kata Zulfikar, tidak pernah belajar dari pengalaman. Hingga kini Pemerintah tak mampu melakukan tindakan pencegahan dini, seperti terlihat lambatnya penanganan saat banjir terjadi. “Tertahannya truk hingga beberapa hari di jalan lintasan Aceh Jaya, ini salah satu masalah bagi masyarakat di sana yang membutuhkan bahan logistik,” jelasnya.
Di samping itu, kata Zulfikar, pola pembangunan yang dilakukan di Aceh juga tidak mempertimbangkan lingkungan, seperti di Kota Banda Aceh dan kota lainnya. “Tata ruang pembangunan yang dilakukan seperti tidak bisa melihat masa depan, seharusnya ada ruang kota diatur dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Zulfikar, harus selalu siaga dengan memastikan stok pangan di wilayah yang kerap dilanda banjir. Selain itu juga perlu mengambil jalan alternatif, seperti menggunakan jalur laut jika sewaktu waktu jalan putus.
“Ini kembali ke strategi pembangunan yang baik, tapi ini tak pernah dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.(muh)
“Pemerintah masih lemah menangani soal musibah banjir, padahal Aceh merupakan salah satu wilayah yang rawan dengan bencana ini, bahkan hampir setiap tahunnya,” kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, kepada Harian Aceh, kemarin.
Pemerintah Aceh, kata Zulfikar, tidak pernah belajar dari pengalaman. Hingga kini Pemerintah tak mampu melakukan tindakan pencegahan dini, seperti terlihat lambatnya penanganan saat banjir terjadi. “Tertahannya truk hingga beberapa hari di jalan lintasan Aceh Jaya, ini salah satu masalah bagi masyarakat di sana yang membutuhkan bahan logistik,” jelasnya.
Di samping itu, kata Zulfikar, pola pembangunan yang dilakukan di Aceh juga tidak mempertimbangkan lingkungan, seperti di Kota Banda Aceh dan kota lainnya. “Tata ruang pembangunan yang dilakukan seperti tidak bisa melihat masa depan, seharusnya ada ruang kota diatur dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Zulfikar, harus selalu siaga dengan memastikan stok pangan di wilayah yang kerap dilanda banjir. Selain itu juga perlu mengambil jalan alternatif, seperti menggunakan jalur laut jika sewaktu waktu jalan putus.
“Ini kembali ke strategi pembangunan yang baik, tapi ini tak pernah dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.(muh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar