Sumatera

Walhi Serukan Setop Izin Alih Fungsi Lahan di Aceh

Minggu, 22 April 2012 17:03 WIB
Link:http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/22/314732/126/101/Walhi-Serukan-Setop-Izin-Alih-Fungsi-Lahan-di-Aceh-    

0 komentar

0   0

ANTARA/Ari Bowo Sucipto/ip

TERKAIT

• Peringati Hari Bumi, Warga Pati Pawai Kostum dari Sampah
• Zulkifli Hasan Nilai Media Massa Berperan Selamatkan Lingkungan
• Mahasiswa Tanam 300 Bibit Cemara Laut di Teluk Buo

BANDA ACEH--MICOM: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyerukan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah agar segera menghentikan pemberian izin alih fungsi hutan dengan alasan apapun. 

"Selain itu kami juga mendesak pemerintah agar segera mengaudit secara menyeluruh izin alih fungsi hutan," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh TM Zulfikar di Banda Aceh, Minggu (22/4). 

Ia mengatakan, selama ini izin alih fungsi hutan diberikan kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lainnya. "Izin yang telah diberikan harus dievaluasi, " ujarnya. 

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh mengembalikan hak masyarakat adat terhadap pengelolaan kawasan hutan guna memastikan kelestariannya. 

TM Zulfikar menyebutkan, 58 persen dari 5,7 hektare luas daratan Aceh merupakan kawasan hutan. Namun, luas kawasan hutan tersebut kian menyusut dengan dalih investasi, baik sektor perkebunan maupun pertambangan. 

"Sementara, upaya Pemerintah Aceh menyelesaikan masalah penyusutan Aceh sepertinya masih jauh panggang dari api. Kebijakan moratorium logging yang dicanangkan pemerintah Aceh sejak 2007 tidak berjalan efektif," katanya. 

Buktinya, sebut TM Zulfikar, pemerintah Aceh masih saja memberikan izin alih fungsi hutan kepada perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Pemberian izin tersebut merupakan bukti ketidakpekaan pemerintah Aceh terhadap kondisi hutan di provinsi itu. 

Akibat ketidakpekaan tersebut, katanya, Aceh menjadi wilayah bencana. Banjir akibat kerusakan hutan sepertinya menjadi langganan tahunan. Akibat lainnya terjadi konflik satwa dengan masyarakat. 

"Konflik satwa dengan masyarakat setiap tahun bertambah. Pada 2010 terjadi 19 konflik satwa, meningkat pada 2011 menjadi 57 kasus. Ini menandakan pengelolaan kawasan hutan tidak lagi sempurna," ungkap TM Zulfikar. 

Warga, ujarnya, menaruh harapan cukup besar kepada kepala pemerintah Aceh hasil pilkada 9 April 2012 yang akan dilantik untuk menjamin upaya penyelamatan kawasan hutan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. 

"Jika tak ada aral melintang, dalam beberapa waktu ke depan pelantikan kepala pemerintahan Aceh yang baru akan berlangsung. Banyak harapan yang digantungkan, meskipun pesimis dapat terwujud," ungkap TM Zulfikar.(Ant/X-12)