Diskusi Lingkungan: Moratorium Logging di Aceh Perlu Diatur Qanun

Thursday, 01 March 2012 13:45

Afrizal Akmal

Link:http://puhaba.com/local-news/banda-raya/1629-diskusi-lingkungan-moratorium-logging-di-aceh-perlu-diatur-qanun.html

Puhaba-Banda Aceh | Dalam diskusi yang bertajuk “Keberlanjutan Moratorium Logging Aceh” hari ini (Kamis,1/3/2012) di Sekretariat Walhi Aceh, Banda Aceh, terungkap bahwa Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05 tahun 2007 tentang Moratorium Logging di Aceh belum berjalan dengan efektif.

Tidak efektifnya Ingub tersebut disebabkan tidak adanya kerja terpadu antar Instansi atau Dinas yang diinstruksikan dalam lembaran kebijakan itu. Direktur Eksekutif Walhi Aceh, T.M. Zulfikar yang juga sebagai narasumber dalam diskusi itu mengemukakan, “Moratorium Logging di Aceh perlu ditingkatkan statusnya, dari Ingub menjadi Pergub. Kita justru mendorong agar status hukumnya ditingkatkan lagi dan dituangkan dalam bentuk Qanun”.

Anas Mahmudi yang mewakili Dinas Kehutanan Aceh, ketika ditanya soal evaluasi Moratorium Logging di Aceh, menjawab, “Tidak mudah menilai keberhasilan Moratorium Longging. Evaluasi sudah dilakukan pada tahun 2008 yang lalu terhadap HPH, ternyata areal yang sudah ditinggalkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah terjadi open akses. Artinya terjadi perambahan oleh pihak lain”.

Sementara itu, Transparansi Internasional (TI) yang diwakili oleh Irsadi Aristora menyampaikan, “Instasi atau dinas terkait yang tidak menjalankan Instruksi Nomor 05 tahun 2007 tersebut bisa terkena jeratan hukum, karena lalai menjalankan tugas”. (AA)