Terkait Banjir Tangse, Pemerintah Didesak Cepat Bertindak
Oleh: NH/REL - 27/02/2012 - 16:25 WIB
BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, T.M. Zulfikar mendesak
pemerintah untuk mengungkap dengan cepat siapa pelaku di balik bencana
banjir bandang di Tangse yang sudah berulang kali terjadi.
Gubernur Aceh, Bupati Pidie, dan pejabat terkait lain
harus segera memerintahkan aparatur penegak hukum untuk melakukan
penyelidikan terkait pelaku illegal logging yang telah menghancurkan
hutan di wilayah Tangse dan Geumpang,” kata Zulfikar dalam siaran pers
yang diterima acehkita.com, Senin (27/2).
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa banjir
bandang kembali melanda kawasan Tangse pada Sabtu petang, tetapi tidak
ada korban jiwa manusia selain hanya mengakibatkan sejumlah rumah
penduduk hanyut dan memutuskan jalan Beureunuen – Geumpang. Bencana
serupa juga pernah terjadi pada Maret tahun lalu yang menewaskan 12
orang.
Menurut catatan WALHI Aceh, tingkat deforestasi hutan di
Pidie dan Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir cukup tinggi yaitu
mencapai di atas 1000 hektar (rata-rata bisa mencapai 200 hingga 400
hektar per-tahunnya).
“Kerusakan ini bisa terjadi oleh berbagai faktor, di antaranya
illegal logging, perambahan hutan, konversi lahan hutan menjadi
perkebunan dan akibat proses eksplorasi dan eksploitasi tambang yang
sangat marak di sana,” kata Zulfikar.
WALHI Aceh mendesak negara, termasuk Presiden RI, Gubenur
Aceh, Bupati Pidie dan jajaran di bawahnya untuk segera merehabilitasi
lahan-lahan kritis di hulu sungai sepanjang daerah aliran sungai (DAS)
berbagai ruas sungai di hutan Geumpang dan Tangse.
Zulfikar juga mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas
illegal logging, dan segera menyelidiki siapa pelaku dan menangkap
mereka karena sudah masuk dalam kategori penjahat lingkungan.
WALHI Aceh meminta kepada pemerintah menghentikan seluruh aktivitas
pertambangan di hutan Geumpang dan Tangse. Lalu memberikan pelayanan
publik secara baik kepada masyarakat yang rentan bencana.
“Jika mungkin segera sediakan lokasi lebih aman dari
ancaman bencana bagi masyarakat. Jika ini tidak dilakukan segera, maka
bencana seperti ini akan menjadi sebuah rutinitas, sementara pelaku
perusakan lingkungan terus saja melakukan aksinya sedangkan rakyat harus
menerima dampak akibat dari kejahatan mereka,” katanya.
Ditambahkan baahwa Walhi Aceh menganggap peran negara belum tampak
dalam pencegahan bencana di daerah rawan seperti Tangse dan Geumpang.
“Sepertinya negara tak berdaya melawan pembalak liar dan penambangan
yang berkedok untuk meningkat PAD daerah,” demikian Zulfikar.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar