Deforestasi di Pidie dan Pijay Capai 400 Ha/Tahun

Link:http://atjehlink.com/deforestasi-di-pidie-dan-pijay-capai-400-hatahun/

TM Zulfikar, Direktur WALHI Aceh

Banda Aceh - Deforestasi (pengrusakan hutan) di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya mencapai angka 400 hektar per-tahunnya. Hal tersebut diungkapkan Walhi Aceh terkait dengan bencana banjir bandang yang menimpa wilayah Tangse, Pidie. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh juga mendesak pemerintah dapat dengan cepat mengungkap pelaku di balik banjir bandang yang telah berulang kali terjadi tersebut.

Menurut Direktur Walhi Aceh, TM Zulfikar, Gubernur, Bupati dan pejabat terkait lainnya harus segera memerintahkan aparatur penegak hukum untuk melakukan penyelidikan pelaku illegal loging yang telah menghancurkan hutan di wilayah Tangse dan Geumpang.

“Catatan Walhi Aceh menunjukkan tingkat deforestasi hutan di wilayah Pidie dan Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir sudah cukup tinggi, yaitu mencapai diatas 1000 hektare dan rata-rata bisa mencapai 200 hingga 400 hektar per-tahunnya,” kata TM Zulfikar.

Menurut TM Zulfikar, kerusakan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, diantaranya illegal loging, perambahan hutan, konservasi hutan menjadi perkebunan dan juga akibat eksplorasi dan eksploitasi tambang yang sangat marak di sana.

“Walhi Aceh mendesak Pemerintah, termasuk Presiden RI, Gubernur Aceh, Bupati dan jajaran dibawahnya untuk segera merehabilitasi lahan-lahan kritis di hulu sungai sepanjang Daerah Aliran Sungai yang ada serta,” sebut Zulfikar.

Selain illegal loging, Walhi Aceh juga meminta pemerintah menghentikan seluruh aktifitas pertambangan di hutan Geumpang dan Tangse serta memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat yang rentan bencana.

“Jika mungkin segera sediakan lokasi bagi masyarakat yang lebih aman dari ancaman bencana. Jika hal ini tidak dilakukan segera, maka bencana seperti ini akan menjadi sebuah rutinitas, sementara pelaku perusakan lingkungan terus saja melakukan aksinya dan rakyat terus menerima dampak akibat kejahatan mereka,” ujar Zulfikar. 

Walhi Aceh menganggap peran pemerintah belum tampak dalam pencegahan bencana daerah rawan seperti Tangse dan Geumpang. “Sepertinya pemerintah tidak berdaya melawan para pembalak liar dan penambangan yang berkedok untuk meningkatkan PAD daerah,” kata Zulfikar. (MP)